Haidiva.com-Ada gosip unik tentang orang Jepang yang konon oleh pemerintahnya dilarang gemuk. Warga Jepang yang kelebihan berat badan akan dikenai denda atau pajak tinggi. Tapi benarkah kabar tersebut? Jawabannya, tentu saja tidak.
Namun ada Undang-Undang Metabo (Metabo Law) yang telah berlaku secara nasional di Jepang sejak 2008. Dikutip dari Japan Junky, berikut fakta unik UU Berat Badan di Jepang.
Perlawanan terhadap restoran barat
Undang-undang ini merupakan perlawanan Pemerintah Jepang setelah menjamurnya restoran cepat saji ala Baat di seluruh negeri. Mereka beralasan makanan cepat saji seperti ayam goreng tepung, kentang goreng, burger, pizza, dapar menyebabkan tekanan darah tinggi dan diabetes tipe 2.
Baca juga: Gaya hidup buruk seperti suka makan fastfood, milenial potensi kanker
Gangguan metabolisme tersebut tentu akan meningkatkan angka penyakit tidak menular lainnya seperti kanker, jantung, dan lain sebagainya. Alhasil, anggaran kesehatan bisa membengkak dan usia harapan hidup warga berkurang.
Memantau ukuran pinggang
Di dalam UU Anti Kegemukan, teradapat aturan yang membahas program pemantauan ukuran pinggang warga Jepang yang berusia 40-75 tahun. Pengukuran ini dilakukan sebagai bagian pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.
Bagi laki-laki tang pinggangnya di atas 33,5 inci atau 85 cm dan perempuan yang berpinggang 35,4 atau 90 cm disarankan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya inilah yang disebut dengan intervensi gaya hidup.
Baca juga: Rahasia Panjang Umur Orang Jepang
Intervensi yang menyenangkan
Jangan mengira intervensi gaya hidup sangatlah membosankan, justru sebaliknya. Para orang yang mengalami obesitas akan mendapatkan konseling dari pakar nutrisi dan instruktur olah raga dengan harga yang cukup terjangkau dan bahkan bisa gratis.
Ada banyak kelas yang disediakan oleh para profesional untuk melawan kegemukan. Misalnya senam dengan lagu-lagu yang menarik atau cara memasak makanan sehat tapi tetap enak.
Denda bagi perusahaan
Memang ada denda saat seseorang mengalami kegemukan. Tetapi denda itu ditujukan kepada perusahaan atau pemerintah daerah yang abai dengan kesehatan karyawan atau warganya. Bahkan, bila orang yang mengalami obesitas adalah seorangan pensiunan, mantan kantornya lah yang akan didenda.
Baca juga: Makan sedikit tetap gemuk? Ini penyebabnya
Hal ini juga berlaku jika yang gemuk adalah istri karyawannya, perusahaan tetap didenda. Alhasil, desakan untuk menerapkan hidup sehat tak hanya dari orang sekitar tetapi juga dari kantor suaminya. Aduh!
Efektivitas Undang-Undang
Pemerintah Jepang mengeklaim aturan ini berhasil mengurangi jumlah warga yang obesitas hingga 25 persen di tahun 2015. Karena program pencegahan cukup berhasil, anggaran yang dikeluarkan untuk pengobatan penyakit berat mulai menurun sejak 2011, setalah 3 tahun Undang-Undang Anti-Kegemukan dan intervensi gaya hidup diberlakukan.
Namun, bukan berarti regulasi ini berjalan mulus. Banyak orang yang mengalami kegemukan tak mau mendapatkan intervensi gaya hidup. Alasannya, toh mereka juga tidak mendapatkan denda atau sanksi.
Baca juga: Kamu perlu tahu tentang Body Positivity
Kritik dari negara barat
Orang-orang barat banyak yang menkritik aturan ini. Menurut mereka, Pemerintah Jepang tidak berhak menentukan ukuran tubuh ideal warganya. UU Anti-Kegemukan ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif mengenai citra tubuh.
Kritik lain, aturan ini menimbulkan dampak negatif lain yaitu pemaksaan perusahaan terhadap karyawannya yang mengalami kegemukan. Intervensi dari perusahaan dinilai melanggar privasi dan pilihan hidup pekerjanya.
Kalau menurutmu, UU Anti Kegemukan ini ideal atau tidak?